Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2015

Hasna, Addeleta. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2015. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr.Puji Handayati, S.E.Ak, M.M., CA, CMA,CIBA.,CSRS.

Kata Kunci: Kinerja keuangan, laporan keuangan berbasis akrual, rasio keuangan.

Laporan keuangan berbasis akrual telah disusun oleh BPKAD Kota Malang ditahun 2015, akan tetapi belum mengukur kinerja keuangan. LAKIP disusun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Kota Malang berdasarkan misi, sasaran dan tujuan dilihat dari anggaran dan realiasi per tahunnya (balanced scorecard). Penelitian ini mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan yaitu derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efisiensi PAD, rasio efisiensi pajak, rasio efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak, derajat kontribusi BUMD. Dalam penelitian ini juga menggunakan konsep value for money dengan rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data data sekunder, berupa kuantitatif. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode diskriptif kuantitatif dengan memaparkan kinerja keuangan pemerintah derah menggunakan rasio-rasio keuangan pada perhitungan persentase.
Hasil menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Kota Malang menyusun laporan keuangan berbasis akrual mengalami keterlambatan. (2) Value for money dengan hasil perhitungan pengukuran ekonomi adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang sudah ekonomis dalam kegiatan pemerintahannya, dalam perhitungan pengukuran efisien hasilnya kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang efisien dalam pemungutan pendapatan maupun pajak dan hasil perhitungan pengukuran efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang sangat efektif dalam mengumpulkan pendapatan maupun pajak daerah. (3) Hasil derajat desentralisasi dengan rata-rata 21,70% menunjukkan tingginya kemampuan Pemerintah Kota Malang dalam penyelenggaraan desentralisasi. (4) Rasio ketergantungan daerah mengalami penurunan 1% membuktikan bahwa Pemerintah Kota Malang masih berusaha mengurangi bergantung pada pemerintah pusat. (5) Rata-rata rasio kemandirian daerah 27,70% bahwa Pemerintah Kota Malang sudah menunjukkan kemandirian daerahnya dalam kegiatan pemerintahannya. (6) Hasil rasio efektivitas PAD dan pajak masuk dalam kriteria sangat efektif. (7) Rasio efisiensi PAD menunjukkan efisien dalam merealisasikan seluruh pendapatan dan rasio efisiensi pajak hasil menunjukkan cukup efisien dalam memungut pajak. (8) Hasil derajat kontribusi BUMD mengalami penurunan karena penyebab kecilnya kontribusi terhadap pendapatan daerah. Maka dari itu dengan adanya penelitian ini diharapkan BPKAD Kota Malang mengukur kinerja keuangan pemerintah kota Malang agar membantu pada saat evaluasi kinerja.

Tulisan ini dipublikasikan di Abstrak. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *