Analisis Kualitas Informasi Keuangan yang Disusun sesuai PP No. 71 Tahun 2010 di Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat

Azyziyah, Nurhidayatul. 2017. Analisis Kualitas Informasi Keuangan yang Disusun sesuai PP No. 71 Tahun 2010 di Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Dr. Puji Handayati, S.E., M.M, Ak. CA, C.MA, CIBA, CSRS.

Kata Kunci : Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sesuai PP No. 71 Tahun 2010 dari pandangan pengguna. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara semistruktur kepada pengguna LKPD KSB (dalam hal ini Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), pembuat LKPD KSB Tahun 2015 (Akuntan DPPKD KSB), dan juga lembaga pengawas internal (Auditor Inspektorat KSB). Data yang telah dikumpulkan akan dianalisa dengan tahapan pereduksian data, penyajian data dalam bentuk narasi, dan mengambil kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna sebagai objek utama dari tujuan laporan keuangan merasa bahwa LKPD KSB yang disusun sesuai SAP PP No. 71 Tahun 2010 sudah cukup berkualitas, artinya laporan ikhtisar transaksi keuangan dan ekonomi tersebut sudah mampu memberikan pengambilan keputusan atas langkah apa yang akan diambil selanjutnya untuk pembangunan keberlanjutan di KSB dan mampu mengevaluasi atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan KSB dalam satu periode kebelakang. Nilai relevansi dirasakan oleh pengguna karena sudah mampu memberikan gambaran mengenai kondisi masa lalu untuk merekomendasi keputusan selanjutnya, kelengkapan juga sudah dirasakan oleh pengguna walaupun indikator ketidaktepatwaktuan terjadi pada LKPD KSB Tahun 2015. Keandalan dari LKPD KSB sendiri diyakini melalui hasil audit dari BPK dan keterlibatan Inspektorat KSB dalam melakukan review dan pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, perbandingan atas laporan keuangan juga dilakukan oleh pengguna dalam konteks tugas dan fungsinya sebagai pengevaluasi kinerja pemerintah dalam perealisasian anggaran. LKPD KSB Tahun 2015 juga sudah memenuhi kriteria dapat dipahami, hal ini disimpulkan melalui pengakuan pengguna bahwa laporan keuangan tersebut sudah bisa digunakan dengan mudah dan mudah dipahami.

Tulisan ini dipublikasikan di Abstrak. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *