Perilaku Wajib Pajak dan Seksi Penagihan tentang Utang Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)

Putri, Dian Maharani. 2017. Perilaku Wajib Pajak dan Seksi Penagihan tentang Utang Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: Hj. Yuli Widi Astuti, S.E., M.Si., Ak
Kata Kunci : perilaku Wajib Pajak, utang pajak, perilaku Seksi Penagihan, tindakan penagihan, Theory Planned of Behavior

Kenaikan rata-rata utang pajak sebesar 55% selama tahun 2013 sampai 2015 disebabkan ketidakpatuhan Wajib Pajak. Seksi Penagihan telah melakukan upaya tindakan penagihan utang tersebut, namun target pencairan piutang (extra effort) di tahun 2015 tetap tidak tercapai. Kedua hal tersebut akan ditelusuri dari sudut pandang Wajib Pajak dan Seksi Penagihan. Pemberlakuan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diharapkan dapat menurunkan angka ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-studi kasus pada KPP Madya Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Keabsahan hasil wawancara diuji dengan triangulasi.
Berdasarkan model interaktif Miles dan Hubberman, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kecenderungan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak dipengaruhi sikap, Jurusita dan konsultan pajak dan adanya kontrol dari aparat pajak seperti kemungkinan diperiksa dan dikenakan sanksi. Sebaliknya, perilaku negatif dipengaruhi oleh penggunaan jasa konsultan pajak untuk kepentingan tertentu, kondisi keuangan perusahaan yang kurang lancar dan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak. Kedua, Seksi Penagihan telah melakukan himbauan dan sosialisasi aturan tentang utang pajak, melakukan tindakan penagihan dan memberikan sanksi. Namun, side effect dari pemberlakuan PMK 197, luas wilayah, kondisi Wajib Pajak serta penetapan target yang dinilai terlalu tinggi dan kurang relevan menjadi hambatan untuk melakukan tindakan penagihan dan mencapai target. Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di tahun 2015 dinilai menguntungkan dan banyak dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan niat untuk melunasi utang pajak dan pencairan piutang. Fasilitas sejenis di masa mendatang dapat menurunkan niat Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sehingga menghambat pencairan piutang pajak.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat (1) menngetahui pendidikan informan sehingga dapat mendeskripsikan komponen kognitif lebih baik, (2) mengungkapkan sisi dilematis konsultan pajak yang berpengaruh dalam membentuk perilaku Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak, (3) mengungkapkan bagaimana proses penetapan target.

Tulisan ini dipublikasikan di Abstrak. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *