Anita. 2017. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Menggunakan Perspektif Balance Scorecard – Studi Kasus Pada Dinas Pertanian Kabupaten X di Jawa Timur. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. Pembimbing : Dr. Satia Nur Maharani, S.E., M.Sa., Ak.
Kata kunci: Pengukuran Kinerja, Pemerintah, Balance Scorecard
Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan metode Balance Scorecard dalam menilai kinerja Dinas Pertanian Kabupaten X yang selama ini masih menggunakan LAKIP sebagai laporan kinerjanya. Pengukuran kinerja pemerintah dengan menggunakan LAKIP mulai mendapat kritik dikarenakan LAKIP tidak mampu mengukur aspek intangible seperti kepuasan pelanggan dan kepuasan pegawai. Balance Scorecard sebagai metode pengukuran kinerja pemerintah memiliki empat perspektif yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimanakah metode Balance Scorecard menilai kinerja Dinas Pertanian Kabupaten X. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan realisasi anggaran, laporan keuangan, dan laporan kinerja dari Dinas Pertanian Kabupaten X tahun 2015-2016.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perspektif keuangan dapat dinilai baik. Hal tersebut dibuktikan dengan sistem perencanaan yang tertata mulai dari perencanaan anggaran, implementasi, evaluasi, serta pertumbuhan anggaran. Akan tetapi (2) penilaian pada aspek pelanggan masih kurang baik. Ditunjukkan dengan kurangnya kontrol dari dinas terhadap penanganan keresahan petani, mulai dari sosialisasi kurang merata, distribusi hibah tidak tepat sasaran, serta kesulitan akses pupuk bersubsidi. (3) Pada aspek proses bisnis internal, ketersediaan sarana dan prasarana lengkap sehingga mendukung proses operasional. Namun, pada aspek proses inovasi terhadap pelayanan publik masih kurang. Di lain hal, (4) perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dinilai baik dengan pegawai yang kompeten serta adanya dukungan motivasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat dioptimalkan akan tetapi pada aspek budaya organisasi masih kurang. Minimnya keterlibatan pegawai pada dinas menyebabkan terhambatnya proses inovasi terhadap pelayanan. Hal tersebut, tentunya akan memengaruhi kinerja pemerintah sehingga masyarakat merasa tidak puas. Selain itu, juga akan memengaruhi terciptanya budaya organisasi sebagai keunggulannya.