Jaya, Queentin Adi. 2017. Pajak Parkir: Potensi dan Masalahnya (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu). Skripsi, Jurusan Akuntansi, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, Pembimbing Sawitri Dwi Prastiti, S.E., M.Si., Ak.
Kata Kunci : Potensi Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Penetapan Target
Pelaksanaan otonomi daerah mewajibkan Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan keuangan dengan menetapkan peraturan dan kebijakan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Dinas Pendapatan Kota Batu merupakan institusi yang melakukan pengelolaan Pajak Daerah, salah satunya Pajak Parkir. Penetapan target Pajak Parkir di Kota Batu hanya didasarkan atas target dan realisasi penerimaan Pajak Parkir pada tahun sebelumnya, dan tidak didasarkan pada potensi yang ada. Tidak adanya ketepatan perhitungan potensi menyebabkan minimnya upaya Dinas Pendapatan Kota Batu dalam optimalisasi penerimaan Pajak Parkir. Potensi objek wisata baru di Kota Batu belum diikuti dengan peningkatan penerimaan Pajak Parkir. Penggalian potensi Pajak Parkir di Kota Batu masih belum optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi potensi Pajak Parkir di Kota Batu yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Batu sebagai upaya peningkatan penerimaan Pajak Parkir, faktor-faktor yang menyebabkan potensi tidak tergali secara optimal, dan model tata kelola yang bersumber dari Pajak Parkir di Kota Batu berdasarkan prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Wawancara dilakukan dengan pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu dan petugas parkir salah satu Objek Pajak. Metode analisis yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (tahun 1984).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Kota Batu tidak optimal dalam penggalian potensi Pajak Parkir, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Permasalahan yang menghambat potensi penerimaan Pajak Parkir, antara lain: perilaku oportunistik birokrat, lemahnya koordinasi antarbidang, moral hazard birokrat, dan motivasi untuk mendapatkan insentif. Keterbatasan penelitian ini yaitu teridentifikasi faktor lain yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan pajak yaitu pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak desa (tanah bengkok) yang masih belum diteliti secara mendalam. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian terkait kejelasan peraturan Pajak Parkir yang berlaku bagi pihak desa yang menggunakan tanah milik pemerintah tersebut.
