Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia

Wildhatama, Septyan. 2016. Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Dr. Nurika Restuningdiah, S.E., M.Si., Ak, CA., (II) Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak, CA.

Kata Kunci: opini audit BPK , tingkat korupsi, pemerintah daerah

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Korupsi dipahami sebagai perilaku pejabat-pejabat sektor publik – politisi, pegawai negeri yang memakai kekuasaan dan wewenang sosial untuk memperkaya diri sendiri atau bersama. Penyebab korupsi adalah tidak diterapkannya prinsip good governance dengan baik dan menyeluruh. Korupsi yang tidak segera ditangani akan menyebabkan tingginya kesenjangan sosial, kemiskinan dan rendahnya pelayanan publik. Prinsip akuntabilitas diyakini dapat mencegah terjadinya perilaku korupsi di pemerintah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan keberlakuan prinsip good governance khususnya prinsip akuntabilitas dalam mencegah tindakan korupsi.
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2010. Dari populasi tersebut digunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel dan diperoleh sampel 39 laporan keuangan pemerintah daerah yang mempunyai indeks persepsi korupsi dari Tranparency International dan telah diaudit oleh BPK pada tahun 2010. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hal tersebut disebabkan opini audit BPK tidak bisa merefleksikan prinsip akuntabilitas sepenuhnya. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah menggunakan Ikhtisar Laporan Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), E-Government dan Laporan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertimbangan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *